Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Gratis pada Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin

Propesma, Sony

Pembimbing: drg. Julia Hendrartini , M.Kes

ABSTRACT: Background Free of charge health service for Anak Dalam Tribe (SAD) has been implemented since the program of health service toward poor community with social security for the poor in health sector (JPS-BK). The fact was that there are still some people in SAD who still had to pay the basic health service. This policy need to be re-examined by finding out stakeholder’s perception especially Bupati (regent), Bappeda (board of regional development planning), head of health district, community leader as well as health provider who had significant role in the implementation of free of charge health service financing for Anak Dalam Tribe in the district of Merangin, province of Jambi. Objective Find out stakeholder’s perception regarding policy, benefit of the policy, obstacles factor as well as utilization on the free of charge health service in Anak Dalam Tribe in the district of Merangin. Method This was a qualitative descriptive research that used case study design in order to obtained data on the utilization and obstacle of free of charge health service financing policy in Anak Dalam Tribe in the district of Merangin. The sample was chosen with purposive sampling method with research subject that was stakeholders that consist of Bupati, head of commission II DPRD (legislative board), head of Bappeda, head of health district and 1 head of Primary Health Care and 3 community leaders of Anak Dalam Tribe. Result There was a difference on the policy of free of charge health service that was given to the community for Anak Dalam Tribe in the district of Merangin such as participant data, organizer management, funding or service provider. The obstacle factor of this policy consisted of limited funding source as the regional government did not provide health service funding for Anak Dalam Tribe, the socialization of policy was never been implemented so that Anak Dalam Tribe did not find out free health service for the community and bureaucracy of free of charge health service required Anak Dalam Tribe to have askeskin (health insurance for the poor) card and SKTM (information letter of economic incapacity). Commitment between regional government and related institution needs to be conducted for the successfulness of the program. Special regulation need to be produced for Anak Dalam Tribe that support the policy of free of charges health service financing. Indeed, Anak Dalam Tribe has been utilized the health service although they had to pay by themselves. Keyword stakeholder’s perception, free of charge health service, Anak Dalam Tribe

INTISARI: Latar Belakang Pelayanan kesehatan gratis bagi Suku Anak Dalam (SAD) diberlakukan sejak ada program pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin dengan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS-BK). Kenyataan dilapangan masih ada suku anak dalam yang harus membayar untuk pelayanan kesehatan dasar. Kebijakan ini perlu dikaji ulang dengan melihat persepsi stakeholder terutama Bupati, Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat serta pemberi pelayanan kesehatan yang cukup berperan terhadap implementasi kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan gratis bagi suku anak dalam di Kabupaten Merangin, propinsi Jambi. Tujuan Penelitian Mengetahui bagaimana persepsi stakeholders tentang kebijakan, manfaat kebijakan, faktor-faktor penghambat serta utilisasi pembiayaan pelayanan kesehatan gratis pada Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk memperoleh data tentang pemanfaatan dan hambatan Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Gratis pada Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan subjek penelitian adalah stakeholders yang terdiri dari Bupati, Ketua Komisi II DPRD, Ketua Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan dan 1 orang Kepala Puskesmas dan 3 orang tokoh Suku Anak Dalam. Hasil Penelitian Ada perbedaan kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan gratis yang diberikan kepada komunitas Suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Merangin seperti pendatan kepesertaan, pengelolaan pelaksana, penyediaan dana maupun pelayanan. Faktor penghambat kebijakan ini meliputi sumber dana yang terbatas karena pemerintah daerah sendiri tidak menganggarkan dana pelayanan kesehatan bagi SAD, sosialisasi kebijakan belum pernah dilakukan sehingga SAD tidak mengetahui ada pelayanan kesehatan gratis bagi mereka, dan birokrasi pelayanan kesehatan gratis mengharuskan SAD memiliki kartu askeskin maupun SKTM. Kesimpulan Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan instansi terkait perlu dilakukan untuk keberhasilan program ini. Perlu dibuat peraturan khusus bagi SAD yang mendukung kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan gratis ini. Selama ini SAD telah memanfaatkan pelayanan kesehatan walaupun harus membayar sendiri. Kata Kunci Persepsi Stakeholder, Kebijakan pelayanan gratis dan Suku Anak Dalam.

Kata kunci	Pembiayaan Pelayanan Kesehatan,Persepsi Stakeholder,Suku Anak Dalam
Deskripsi	xii, 53 p., bibl., ills., 29 cm
Bahasa	Indonesia
Jenis	Thesis
Penerbit	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2008
Lokasi	Perpustakaan Pusat UGM
File	Tidak tersedia

* Anda dapat membaca versi cetak dari penelitian ini di Perpustakaan Pusat UGM Unit 3

Posted in: